Perbandingan Harga dan Aksesibilitas Obat Kanker Esensial di Indonesia dan ASEAN

Isu harga dan aksesibilitas Obat Kanker Esensial merupakan tantangan krusial dalam sistem kesehatan global, dan wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, tidak terkecuali. Meskipun ada kemajuan pesat dalam terapi kanker, tingginya biaya obat inovatif seringkali menjadi penghalang utama bagi pasien di negara berkembang. Obat Kanker Esensial adalah obat-obatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI sebagai yang paling dibutuhkan dalam sistem kesehatan, namun ketersediaannya harus didukung oleh kebijakan harga yang terjangkau. Perbandingan lintas negara di ASEAN menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan, dipengaruhi oleh mekanisme pengadaan, kebijakan pajak, dan tingkat ketergantungan pada obat impor. Indonesia, dengan populasi terbesar, berupaya keras melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjamin obat-obat ini dapat diakses oleh semua warganya.

Analisis harga menunjukkan bahwa obat kanker di Indonesia, meskipun sebagian telah ditanggung JKN, masih memiliki harga jual eceran yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang telah menerapkan negosiasi harga terpusat yang lebih agresif. Misalnya, studi komparatif yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Desember 2024 menunjukkan bahwa harga obat kanker target molekuler Imatinib generik di Indonesia rata-rata 1.5 kali lebih mahal dibandingkan di Malaysia dan Thailand. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh struktur PPN impor dan profit margin yang diizinkan sepanjang rantai distribusi.

Untuk meningkatkan aksesibilitas, Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Kesehatan, terus memperkuat mekanisme pengadaan terpusat melalui e-katalog. Tujuannya adalah untuk menekan harga beli di tingkat hulu. Langkah lain adalah mendorong produksi domestik. Sebagai contoh nyata, sejak April 2025, produksi massal obat kanker Docetaxel telah ditingkatkan oleh salah satu produsen farmasi nasional, yang menyebabkan penurunan harga jual generik di pasar Indonesia sebesar 20% dibandingkan harga impor sebelumnya. Upaya ini sejalan dengan strategi regional ASEAN untuk membangun ketahanan farmasi mandiri.

Tantangan dalam pemerataan akses Obat Kanker Esensial di Indonesia tidak hanya terletak pada harga, tetapi juga pada distribusi. Meskipun obat sudah dijamin JKN, pasien di daerah terpencil sering menghadapi kendala logistik untuk mendapatkan obat tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Pengelola Fasilitas Distribusi Obat (BPFDO) pada bulan November 2025 meluncurkan program “Onkologi Cepat Sampai”, yang memfokuskan pada pengiriman obat kanker cold chain ke Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara, memastikan obat tiba dalam waktu maksimal 72 jam setelah permintaan.

Aspek pengawasan juga sangat penting. Harga obat yang tinggi memicu peredaran obat palsu. Pada Senin, 9 Juni 2025, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Obat Ilegal Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, di bawah komando Direktur Tipidter, Brigjen. Pol. Gatot Pramono, S.IK, M.H., berhasil menyita ratusan paket obat kanker impor ilegal senilai Rp 3,2 Miliar di sebuah gudang di Surabaya, Jawa Timur. Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen untuk melindungi pasien dari obat-obatan yang tidak terjamin kualitasnya.

Secara keseluruhan, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya terus berjuang untuk menyeimbangkan inovasi dan keterjangkauan. Melalui negosiasi harga yang lebih baik, insentif produksi domestik, dan peningkatan sistem distribusi, diharapkan jurang antara kebutuhan dan akses terhadap Obat Kanker Esensial dapat diperkecil, sehingga setiap warga negara dapat menerima pengobatan kanker yang optimal.